Kompilasi Hukum Islam — Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
BerlakuKHI · 229 pasal
KHI bukan undang-undang. Dasarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 — bukan produk legislasi DPR. Dalam hierarki norma (UU No. 12/2011), Inpres berada di bawah UU dan PP. Hakim Peradilan Agama memakainya sebagai pedoman karena tidak ada kodifikasi hukum Islam yang lebih formal, tetapi tidak mengikat hakim secara absolut seperti undang-undang.
Buku I — Hukum Perkawinan
BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — DASAR‐DASAR PERKAWINAN
BAB III — PEMINANGAN
BAB IV — RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
BAB V — MAHAR
BAB VI — LARANGAN KAWIN
BAB VII — PERJANJIAN PERKAWINAN
BAB VIII — KAWIN HAMIL
BAB IX — BERISTERI LEBIH SATU ORANG
BAB X — PENCEGAHAN PERKAWINAN
BAB XI — BATALNYA PERKAWINAN
BAB XII — HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI
BAB XIII — HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
BAB XIV — PEMELIHARAAN ANAK
BAB XV — PERWALIAN
BAB XVI — PUTUSNYA PERKAWINAN
113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148
BAB XVII — AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN
BAB XVIII — RUJUK
BAB XIX — MASA BERKABUNG
Buku II — Hukum Kewarisan
BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — AHLI WARIS
BAB III — BESARNYA BAHAGIAN
BAB IV — AUL DAN RAD
BAB V — WASIAT
BAB VI — HIBAH
Buku III — Hukum Perwakafan
BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — FUNGSI, UNSUR‐UNSUR DAN SYARAT‐SYARAT WAKAF
BAB III — TATA CARA PERWAKAFAN
BAB IV — PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF
BAB V — KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Cari Putusan Terkait KHI
Temukan putusan pengadilan yang mengutip pasal KHI di Pengacara-ku — Riset Hukum.
Cari di Pengacara-ku — Riset Hukum →