Pasal 21

Berlaku

Catatan: KHI bukan undang-undang. Dasarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 — bukan produk legislasi DPR. Dalam hierarki norma (UU No. 12/2011), Inpres berada di bawah UU dan PP. Hakim Peradilan Agama memakainya sebagai pedoman karena tidak ada kodifikasi hukum Islam yang lebih formal, tetapi tidak mengikat hakim secara absolut seperti undang-undang.

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki‐laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki‐laki kandung atau saudara laki‐laki seayah, dan keturunan laki‐laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki‐laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki‐laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki‐laki kandung kakek, saudara laki‐laki seayah dan keturunan laki‐laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama‐sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama‐sama derajat kandung atau sama‐sama dengan kerabat seayah, mereka sama‐sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat‐syarat wali.

← Pasal 20 ↑ Daftar Pasal Pasal 22 →